DPRD DKI Jakarta hari ini Senin (25/4/2022) menggelar rapat paripurna terkait penyampaian rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2021.

Namun, ditengah rapat Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco mengajukan interupsi. Dia mengkritisi Anies yang tak hadir dalam rapat tersebut.

"Saya mengamati beberapa paripurna Pak Gubernur tidak pernah hadir selalu diwakili oleh Pak Wakil Gubernur terus. Padahal berhentinya Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan kalau tidak salah di bulan Oktober nanti," kata Baco di ruang rapat Paripurna DPRD DKI, Senin (25/4).

Menurutnya, ada sejumlah yang mesti diselesaikan Anies diakhri masa jabatannya. Diantaranya Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) yang belum diubah sejak 2014 lalu.

"Terlebih lagi banyaknya lahan hijau milik masyarakat yang di blok oleh Pemda DKI Jakarta dan sekarang mereka tidak bisa maksimalkan apa-apa," ujarnya.

Basri kemudian berpesan keras kepada Anies agar tidak pencitraan saja untuk kepentingan diri sendiri, "untuk eksekutif tolong jangan pentingkan kepentingan yang pencitraan diri sendiri pikirkanlah nasib rakyat Jakarta yang bertahan yang bergantung selama 8 tahun in," ujarnya.

Dia berharap, dengan adanya perubahan Perda Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (RDTR-PZ) bisa menguntungkan masyarakat. Perda ini menjadi catatan penting baginya.

"Harapannya mereka dengan ada format baru dari Perda Zonasi dan RDTR tersebut ada kehidupan atau pencahayaan untuk mereka bisa lebih baik karena tanahnya mereka statusnya bisa berubah" pungkasnya.