Dikutip dari Republika.co.id - Panitia Khusus Ibu Kota Negara (Pansus IKN) DPRD DKI Jakarta, memprediksi Pemprov DKI akan melakukan perampingan besar-besaran terhadap aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Kondisi ini terjadi jika Jakarta sudah tidak berstatus IKN.

Anggota Pansus IKN DPRD DKI, Jamaludin meyebut, perampingan ASN disebabkan karena adanya koreksi besar-besaran dalam perancangan dan pengumpulan APBD DKI. Dampak yang sama juga diakui Jamaludin akan berimbas pada jumlah anggota DPRD.

“APBD beberapa tahun terakhir di kisaran Rp 80 triliun, maka angkanya akan anjlok jika Jakarta bukan lagi berstatus IKN” ujar Jamaludin saat ditemui di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (16/8/2022).

“Mau tidak mau nantinya harus terjadi perampingan ASN di Pemprov DKI secara masif. Anggota dewan yang sekarang berjumlah 106 orang juga kemungkinan akan terkoreksi sangat besar," sambungnya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, Pemprov DKI selama ini mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB) serta dunia hiburan dan jasa.

Namun, Jika IKN sudah pindah, lanjut Jamaludin, maka ketiga jenis pajak itu akan merosot jauh. Pasalnya, banyak kendaraan, dunia hiburan, dan jasa akan mengikuti kepindahan IKN.

Ia pun meminta Pemprov DKI dapat mengantisipasi agar pendapatan Jakarta tidak merosot terlalu jauh.

"Jadi tolong ke depan, ada bahasan mengenai internal di dalam Pemda DKI sendiri tentang kesiapan setelah tidak menjadi ibu kota," ucapnya.

Sementara,

Sementara, Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria, menyebut, Pemprov DKI bersama pemerintah pusat telah menyusun langkah terkait kondisi Jakarta pasca tidak menjadi IKN. Kebijakan yang diambil tentu memenuhi konsep program yang komprehensif.

"Itu supaya Jakarta menjadi kota ekonomi, kota jasa global, perdagangan internasional, dan pusat bisnis pusat perdagangan," ucapnya.

Ariza juga memastikan, semua fasilitas yang ada di Jakarta tidak akan menghilang atau stagnan. Sebaliknya, Pemprov DKI dipastikan tetap meningkatkan berbagai fasilitas untuk masyarakat dan investor menjadi lebih baik.

"Karena jumlah yang berpindah juga kan tidak banyak," ucap Riza. (Arb).

Anda juga bisa saksikan berita-berita pilihan lainnya di JakTv Official