JAKARTA, 13 Oktober 2026 – Bank Jakarta menjalin tiga kerja sama pembiayaan strategis senilai total Rp5,87 triliun untuk mendukung pembangunan dan peningkatan layanan publik di Ibu Kota. Pembiayaan tersebut mencakup elektrifikasi armada TransJakarta, penyediaan rumah bagi pekerja sektor informal, serta pembangunan pedestrian deck di kawasan Dukuh Atas.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, pembiayaan terbesar dialokasikan untuk mendukung elektrifikasi 3.782 armada TransJakarta selama tiga tahun ke depan.
"Yang paling besar adalah pembiayaan elektrifikasi bus atau armada Transjakarta selama tiga tahun ke depan nilainya Rp 5,07 triliun," ujar Pramono dalam acara Penandatanganan Kerja Sama Strategis BUMD, BUMN, dan Perangkat Daerah di Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Senin (12/10).
Selain untuk transportasi publik, Bank Jakarta menyiapkan pembiayaan sebesar Rp587 miliar bagi pekerja sektor informal agar dapat memiliki rumah. Kerja sama ini melibatkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP), Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM), serta Jamkrida Jakarta.
Pembiayaan tersebut disalurkan melalui program Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR), yang ditujukan untuk membantu pekerja sektor informal memperoleh hunian.
Bank Jakarta juga bekerja sama dengan PT MRT Jakarta (Perseroda) untuk mendukung pembangunan pedestrian deck Dukuh Atas. Fasilitas kredit yang disiapkan memiliki plafon Rp220 miliar dengan tenor 15 tahun.
Pembangunan fasilitas pejalan kaki tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat berpindah antarmoda transportasi di kawasan Dukuh Atas, yang menjadi salah satu titik integrasi transportasi publik di Jakarta.
Pramono menambahkan, elektrifikasi armada TransJakarta ditargetkan rampung pada 2029. Pemprov DKI Jakarta mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi dampak polusi dari sektor transportasi.
"Karena memang diharapkan di tahun 2029 seluruh bus kita itu sudah menggunakan bus elektrik dan Jakarta hanya untuk transportasinya nantinya hanya ada bus elektrik, hidrogen atau hybrid," kata Pramono.
Menurutnya, peralihan menuju kendaraan berbasis energi yang lebih bersih merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan. Ia juga optimistis BUMD Jakarta dapat berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi publik.
Pramono menilai peningkatan profesionalisme pengelolaan perusahaan menjadi salah satu faktor penting dalam memperbaiki kinerja BUMD. Ia mencontohkan PAM Jaya yang mencatat keuntungan Rp1,1 triliun pada 2025, meningkat dibandingkan Rp250 miliar pada 2024.
"Jadi pendekatannya betul-betul profesionalisme. Saya meyakini dengan ini kalau yang memegang mengoperasikan ini adalah para profesional, pasarnya adalah captive Jakarta yang size-nya lumayan besar, saya yakin akan membuat BUMD kita juga semakin positif," ujar Pramono.
Sementara itu, Kepala Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta Saefullah Hidayat menyampaikan, Pemprov DKI terus mendorong sinergi antarbadan usaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus memperluas manfaat layanan bagi masyarakat.
Hingga triwulan III 2026, tercatat 52 kerja sama strategis yang melibatkan BUMD dengan BUMN, kerja sama antar-BUMD, serta kolaborasi BUMD dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Total nilai kerja sama tersebut mencapai Rp4,5 triliun.
"Telah dilakukan 52 kerja sama strategis antara BUMD dengan BUMN, sinergi antar-BUMD dan sinergi dengan OPD senilai Rp 4,5 triliun," ujar Saefullah.
Dari total tersebut, sebanyak 27 kerja sama antara BUMD dan BUMN memiliki nilai Rp2,4 triliun. Adapun 25 kerja sama lainnya merupakan kolaborasi antar-BUMD dengan nilai mencapai Rp2,1 triliun.
Selain pengembangan bisnis dan infrastruktur, Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan program pelatihan serta sertifikasi keahlian bagi masyarakat melalui kerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi. Program tersebut diselenggarakan dalam 16 kelas dengan total 320 peserta dan nilai pembiayaan Rp2,1 miliar.
Saefullah menjelaskan, berbagai kolaborasi tersebut merupakan tindak lanjut arahan Gubernur Pramono Anung agar BUMD dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha, memperkuat kinerja perusahaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.
