JAKARTA, 16 September 2026 - Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo menyampaikan rencana pembentukan posko pengurusan rumah subsidi di tingkat kecamatan dan kelurahan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempermudah proses verifikasi data penerima fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), sehingga penyalurannya dapat lebih tepat sasaran bagi para penyedia jasa lainnya perorangan (PJLP) di wilayah Jakarta Selatan.
Syafrin mengapresiasi BP Tapera yang telah memberikan kemudahan melalui program FLPP. Menurutnya, program tersebut membuka kesempatan bagi seluruh PJLP untuk memiliki hunian melalui skema FLPP dengan dukungan dari Bank Jakarta.
"Oleh sebab itu, kami akan mendirikan posko baik itu di 10 kecamatan maupun di 65 kelurahan untuk memudahkan verifikasi data yang dibutuhkan agar penyaluran FLPP ini dapat langsung tepat sasaran ke seluruh PJLP di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Selatan," ujarnya Selasa (16/9).
Ia juga mengapresiasi dukungan Presiden RI serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terhadap Program 3 Juta Rumah yang ditujukan bagi para PJLP di Jakarta Selatan. Tahap awal program tersebut dilaksanakan di kawasan Tanah Kusir dengan sekitar 210 PJLP yang telah memperoleh fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
"Oleh sebab itu, kami harapkan bahwa tidak berhenti di 210 orang, tetapi keseluruhan PJLP di lingkungan Pemerintah Jakarta Selatan itu mendapatkan fasilitas yang mana ada sekitar 5.000 orang lagi lainnya. Dan kami tentu akan mendukung penuh," katanya.
Syafrin menilai program subsidi perumahan menjadi semakin penting di tengah berbagai persoalan hunian di Jakarta, termasuk harga rumah yang terus mengalami peningkatan.
"Semoga upaya kita bersama ini bisa terealisasi tidak terlalu lama. Dengan Program Tiga Juta Rumah, maka targetnya 2029 seluruh PJLP sudah dapat memiliki rumah sendiri," katanya.
Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah daerah juga telah memberikan instruksi dan menyatakan kesiapan untuk berkolaborasi dalam proses realisasinya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut sektor perumahan sebagai salah satu fokus utama dalam pembangunan nasional karena memiliki dampak yang luas terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
AHY menilai percepatan penyediaan hunian yang berkualitas dan terjangkau membutuhkan kerja sama antara kementerian, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, serta pihak swasta.
Ia menegaskan bahwa pembangunan perumahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan bangunan fisik, tetapi juga berkaitan dengan upaya menciptakan harapan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memperkuat dasar pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
