JAKARTA, 17 November 2026 – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan bersama PAM JAYA menggelar sosialisasi kebijakan Minimum Consumption serta rencana jaringan pipa dan pengaliran air di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Gelatik, Kantor Wali Kota Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Syafrin Liputo, mengatakan air merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang ketersediaannya harus dijaga secara berkelanjutan. Menurutnya, kebijakan minimum konsumsi air diperlukan untuk menyeimbangkan berbagai aspek dalam pengelolaan sumber daya air di Jakarta.
"Air menjadi kebutuhan dasar masyarakat dan tentu kita juga harus menjaga agar ketersediaan sumber daya air di Jakarta terus berkelanjutan. Kebijakan minimum konsumsi air ini dalam rangka menyeimbangkan seluruh aspek yang menyangkut keberlanjutan tersedianya sumber daya air," ujar Syafrin.
Ia juga menyoroti masih banyaknya masyarakat yang mengandalkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Penggunaan air tanah secara masif dinilai berdampak terhadap penurunan permukaan tanah yang terus terjadi setiap tahunnya.
Dalam kesempatan tersebut, Syafrin menyampaikan empat poin penting yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penerapan kebijakan minimum konsumsi air. Keempatnya meliputi penguatan sosialisasi dan edukasi, prioritas bagi pelanggan PAM JAYA, peningkatan sinergi dan kolaborasi, serta penguatan monitoring, evaluasi, dan transparansi.
"Dengan kita sadar memanfaatkan air seefisien mungkin, maka kita sama saja dengan menjaga tanah, bumi, dan secara tidak langsung menjaga keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di atasnya," ucapnya.
Sementara itu, Senior Manager Regional Pusat PAM JAYA, Rizal Wahyu, menjelaskan bahwa kebijakan minimum consumption sebelumnya telah diterapkan bagi pelanggan komersial, seperti pusat perbelanjaan, perkantoran, dan pelaku usaha di Jakarta. Kini, kebijakan tersebut juga diterapkan bagi pelanggan rumah tangga di seluruh wilayah administrasi Jakarta, tidak hanya Jakarta Selatan.
Menurut Rizal, sosialisasi ini penting dilakukan karena PAM JAYA mendapat mandat dari Gubernur DKI Jakarta untuk mencapai cakupan layanan air bersih 100 persen di seluruh wilayah Jakarta pada 2029.
"Sosialisasi ini penting karena PAM JAYA mendapatkan mandat langsung dari gubernur untuk mencapai cakupan layanan air bersih 100 persen di seluruh wilayah Jakarta pada tahun 2029," katanya.
Ia menambahkan, penerapan kebijakan tersebut juga bertujuan mendukung peralihan penggunaan air tanah ke layanan air perpipaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak lingkungan akibat pemanfaatan air tanah secara berlebihan.
"Ini juga bentuk dukungan dari isu lingkungan di mana penggunaan air tanah tidak lagi digunakan oleh warga Jakarta karena ada penurunan tanah 10 centimeter pertahunnya," tandasnya.