JAKARTA, 27 April 2026 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjalankan program sekolah gratis di lembaga pendidikan swasta sebagai upaya konkret untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025, sebanyak 103 sekolah swasta terlibat dalam program ini dengan total anggaran mencapai Rp253.625.139.600.

Dari jumlah tersebut, 40 sekolah swasta yang merupakan penerima lanjutan memperoleh pendanaan penuh selama 12 bulan, terhitung sejak Januari hingga Desember 2026. Sementara itu, 63 sekolah swasta lainnya yang baru bergabung sebagai penerima program mendapatkan dukungan dana selama 6 bulan, yaitu dari Juli hingga Desember 2026.

Program sekolah gratis ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB, yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa kebijakan ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjamin akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Jakarta, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.

“Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis. Mudah-mudahan, apa yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta dapat memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga kurang mampu,” ujarnya, Sabtu (26/4).

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga memastikan bahwa program bantuan pendidikan lainnya tetap berjalan, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta kebijakan pemutihan ijazah. Gubernur Pramono turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menerima manfaat dari program ini, baik sekolah maupun peserta didik, serta berharap kebijakan tersebut dapat menjadi fondasi dalam menciptakan generasi Jakarta yang lebih maju melalui pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas.