JAKARTA, 11 November 2026 – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka peluang pemberian beasiswa pendidikan ke luar negeri bagi santri berprestasi dari keluarga kurang mampu melalui program Beasiswa Jakarta Unggul atau LPDP Jakarta yang direncanakan mulai berjalan pada 2027. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memperluas akses pendidikan dan memutus rantai ketidakberuntungan antargenerasi.
Rencana tersebut disampaikan Pramono saat menghadiri Puncak Peringatan Hari Santri Nasional 2026 di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (11/11/2026). Kegiatan ini turut dihadiri oleh jajaran Pemprov DKI Jakarta, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, para kiai, serta ratusan santri.
Pramono menjelaskan, program beasiswa yang tengah disiapkan akan memprioritaskan anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi akademik yang baik. Kesempatan tersebut juga terbuka bagi santri yang ingin melanjutkan pendidikan agama ke luar negeri.
“Kalau tahun depan LPDP DKI Jakarta sudah bisa kita gulirkan, saya berkeinginan bahwa sebagian digunakan untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu tetapi mempunyai prestasi akademis yang bagus untuk bisa bersekolah ke luar negeri, apakah itu ke Mesir, ke Saudi Arabia, dan sebagainya, yang intinya adalah untuk memperdalam belajar agama,” ujarnya.
Dalam pelaksanaannya, Pemprov DKI Jakarta berencana menjalin kerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pusat. Selain pembiayaan pendidikan, pemerintah daerah juga membuka kemungkinan untuk memberikan bantuan peningkatan kompetensi bahasa bagi calon penerima beasiswa yang memenuhi persyaratan.
“Dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan, kita bekerja sama dengan LPDP Pusat, tetapi secara khusus untuk Jakarta yang akan saya bangun adalah sistemnya. Maka betul-betul keluarga tidak mampu menjadi prioritas, termasuk kalau harus mendapatkan bantuan kompetensi bahasa dari Pemerintah DKI Jakarta, kami akan berikan bantuan untuk itu,” jelas Pramono.
Selain beasiswa, Pemprov DKI Jakarta juga berencana memperluas akses pendidikan melalui kebijakan Sekolah Swasta Gratis. Program tersebut berpotensi dikembangkan untuk menjangkau lembaga pendidikan keagamaan, termasuk pondok pesantren, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan APBD dan ketentuan yang berlaku.
“Pemerintah DKI Jakarta mulai menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi tentang sekolah gratis. Dan mudah-mudahan kalau kemudian APBD-nya mencukupi, tentunya kami akan memperluas sekolah gratis di semua elemen, termasuk pondok pesantren,” katanya.
Pramono menegaskan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan agama, tetap menjadi salah satu prioritas Pemprov DKI Jakarta. Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program, antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Pemutihan Ijazah, Sekolah Swasta Gratis, serta rehabilitasi sekolah.
Ia juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jakarta pada 2025 yang mencapai 85,05 dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Capaian tersebut disebut sebagai salah satu indikator perkembangan kualitas pembangunan manusia di Jakarta.
Menurut Pramono, pesantren, madrasah, dan tenaga pendidik agama memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu dan berakhlak, sekaligus mampu hidup berdampingan di tengah keberagaman masyarakat.
Sementara itu, Rais Syuriyah PWNU DKI Jakarta, KH Muhyidin Ishaq, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI Jakarta dalam penyelenggaraan peringatan Hari Santri di Balai Kota. Ia menilai penggunaan Balai Agung sebagai lokasi kegiatan menunjukkan perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat dan komunitas pendidikan keagamaan.
“Hari ini saya kira kita luar biasa diberikan tempat yang luar biasa karena ini simbol masyarakat Jakarta. Beliau ini sudah memberikan kita tempat untuk kedua kalinya,” ujar Muhyidin.
Ia juga mendoakan agar Pramono dapat terus menjalankan tugas pemerintahan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketua PWNU DKI Jakarta, KH Samsul Ma'arif, turut mengingatkan pentingnya mengaktualisasikan nilai perjuangan para ulama dalam menjawab tantangan pendidikan dan pembangunan bangsa.
“Kalau dulu Hadratussyaikh KH Hasyim Asy'ari telah menyampaikan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, hari ini kita sebagai santri kiai punya kewajiban untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Resolusi Jihad dalam konteks kekinian,” ujar Samsul.
Ia berharap para santri di Jakarta memperoleh kesempatan pendidikan yang semakin luas sehingga dapat berkontribusi sebagai pemimpin di berbagai bidang pada masa mendatang.
“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemda DKI Jakarta atas fasilitasi dan dukungannya. Insyaallah kerja sama ini terus kita kembangkan agar membawa kemaslahatan yang lebih baik lagi bagi masyarakat,” pungkasnya.
