JAKARTA, 8 Oktober 2026 - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) saat ini tengah melakukan pengkajian mendalam terkait rencana pengembangan layanan Transjakarta Laut. Inisiatif ini digagas untuk memperluas keterjangkauan transportasi publik terintegrasi hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.
Langkah strategis ini diyakini membawa manfaat besar bagi warga Kepulauan Seribu. Kehadiran layanan angkutan perairan ini dapat mendukung pemerataan akses pada pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kelancaran arus barang, jasa, dan wisatawan.
Komitmen tersebut sejalan dengan jawaban Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam Rapat Paripurna DPRD 7 Oktober 2026 lalu. Gubernur menegaskan bahwa pengembangan angkutan perairan terintegrasi dan inklusif menuju Kepulauan Seribu telah mendapat dukungan dari tujuh fraksi DPRD. Menurut Gubernur, landasan regulasi dan model bisnis harus efisien dan berorientasi pelanggan, dan saat ini Pemprov tengah mengkaji komprehensif sejumlah alternatif pengelolaan agar memenuhi kepatuhan hukum.
Selain memperkuat konektivitas antarpulau, Pemprov DKI juga memastikan bahwa perluasan rute laut ini tidak akan mengganggu atau mengurangi mutu dan frekuensi layanan utama Transjakarta di darat, sehingga operasional bus koridor, non-koridor, dan armada penunjang lainnya tetap berjalan optimal.
Rencana perluasan layanan ini mendapat tanggapan dari Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad. Ia mengapresiasi komitmen Gubernur dalam meningkatkan kesejahteraan warga Kepulauan Seribu, namun menekankan bahwa masyarakat di sana tidak memerlukan fasilitas yang berlebihan, melainkan transportasi cepat yang dapat diandalkan, seperti jadwal keberangkatan setiap 15 menit sekali.
"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," jelas Ramly.
Selain itu, Ramly menyarankan agar Pemprov DKI tidak terlalu fokus pada Kepulauan Seribu dan mendahulukan pemenuhan layanan transportasi gratis seperti JakLingko bagi warga Jakarta secara keseluruhan.
"Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," jelas dia.
Saat ini, proses pengkajian terus dimatangkan untuk merumuskan skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau. Hasil dari kajian komprehensif ini akan menjadi acuan utama sebelum skema Transjakarta Laut diimplementasikan secara resmi.
