JAKARTA, 8 Oktober 2026 – Pembahasan mengenai rencana ekspansi Transjakarta Laut dan perluasan cakupan wilayah operasional menjadi salah satu agenda strategis yang mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) saat ini tengah mematangkan pengkajian integrasi rute perairan guna memperluas jangkauan layanan hingga ke wilayah Kepulauan Seribu.
Langkah ini dipandang sangat urgen untuk membuka keterisolasian wilayah serta menjamin hak konektivitas warga kepulauan. Hal ini sejalan dengan jawaban Gubernur Pramono Anung dalam Paripurna 7 Oktober 2026 yang mengapresiasi dukungan tujuh fraksi termasuk Gerindra tentang perluasan usaha khususnya pengembangan angkutan perairan terintegrasi dan inklusif menuju Kepulauan Seribu. Gubernur menegaskan, layanan angkutan perairan dapat mendukung pemerataan akses pada pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian Masyarakat.
Di sisi lain, Pemprov DKI memberikan garansi penuh bahwa ekspansi rute laut ini tidak akan mengurangi mutu maupun keandalan layanan utama bus Transjakarta di darat. Gubernur menyebut, pembentukan anak usaha merupakan salah satu opsi untuk menjaga fokus dan kualitas layanan, dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap fungsi pengawasan publik.
Dalam pandangan umumnya di Rapat Paripurna, Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta memberikan sorotan khusus terkait peran penting dukungan anggaran bagi pilar transportasi publik. Gerindra memandang subsidi Transjakarta bukan sekadar beban pengeluaran daerah, melainkan bentuk investasi strategis untuk menjamin mobilitas masyarakat, menjaga keterjangkauan tarif, dan meningkatkan produktivitas ekonomi Jakarta secara berkelanjutan.
Pandangan tersebut sejalan dengan data yang disampaikan Gubernur bahwa jumlah pelanggan yang dilayani hingga triwulan III telah mencapai 329,2 juta dan diproyeksikan mencapai 438,5 juta hingga akhir tahun 2026. Eksekutif mendorong upaya peningkatan efisiensi penggunaan subsidi dan menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Lebih lanjut, Gerindra menekankan bahwa pengembangan Transjakarta sebagai Perseroda harus tetap berpatokan pada mandat pelayanan publik, diiringi skema pembiayaan lintas daerah yang transparan dan berkelanjutan. Menanggapi gagasan kemitraan bersama Pemerintah Daerah lain, Gubernur menegaskan bahwa pergerakan pada wilayah aglomerasi tidak dapat dibatasi ruang wilayah administratif. Karena itu, layanan Transjabodetabek merupakan bagian dari kampanye pengurangan penggunaan kendaraan pribadi guna meningkatkan kualitas kinerja jalan di Jakarta. Fraksi Partai Gerindra menilai pengalaman panjang Jakarta dalam mengelola transportasi massal patut dijadikan modal utama untuk memperluas kerja sama interkoneksi lintas provinsi dan mendukung pemerataan pembangunan nasional.
Saat ini, Pemprov DKI Jakarta dan manajemen Transjakarta terus merampungkan kajian teknis, kesiapan armada perairan, hingga penyempurnaan regulasi lintas wilayah. Eksekutif telah menyusun sejumlah alternatif pengelolaan dan tengah mengkaji secara komprehensif opsi terbaik dan memastikan seluruh tahapan memenuhi unsur kepatuhan hukum.
